Gubernur Diminta Bijak Sikapi Tambang di Buol

0
68
Warga Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol mendatangi DPRD Sulteng, Jumat (4/8/2017). (Foto:ist)

PALU, beritapalu.NET | Aliansi Masyarakat Tambang (Alismata) Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol mendatangi DPRD Sulteng guna menyampaikan tuntutan mereka terkait aktifitas tambang yang dilakukan PT  Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP), Jumat (4/8/2017).

Kedatangan Perwakilan Alismata diterima Wakil Ketua Komisi III,  Muh Masykur.  Dalam forum tersebut,  mereka menyampaikan permasalahan yang terjadi di Desa Hulubalang.

“Maksud kedatangan kami di DPRD Sulteng ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Sulteng segera menyikapi permasalahan yang kami alami.  Sudah turun temurun kami menambang,  sekitar 50 tahun lebih aktifitas ini kami jalankan dengan baik dan lancar demi memenuhi kebutuhan hidup kami.  Jika dihitung-hitung kami ini generasi ke lima yang meneruskan aktifitas penambangan,” ujar Ketua Alismata,  Arlan.

Arlan menyebutkan,  aktifitas mereka terganggu setelah PT BDLP masuk melakukan aktifitas penambangan dan mengklaim seluruh kawasan tambang menjadi wilayah kelolanya.

“Puluhan tahun aktifitas kami menjadi tidak nyaman akibat cara cara yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Padahal sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa silahkan PT BDLP melakukan aktifitas tapi mohon jangan usik wilayah kelola kami selama ini,” sebutnya.

Mereka menyatakan tidak menolak PT BDLP selama tidak berada di areal masyarakat.  Karenanya meminta kepada pemerintah daerah untuk diadakan pemisahan wilayah kerja antara masyarakat tambang dan perusahaan.

“Kemarin kami sudah diterima oleh Kadis ESDM Sulteng Bapak Elim Somba.  Dan hari ini kami ke DPRD Sulteng sebagai Wakil kami, karena kami menilai banyak hal yang janggal terkait izin operasi yang dimiliki oleh PT BDLP. Seperti penyampaian Kadis ESDM kepada kami,  salah satu pertimbangan izin di keluarkan oleh Gubernur karena di lokasi tersebut tidak ada masyarakat,” terangnya.

Menyahuti permasalahan tersebut,  Muh. Masykur menegaskan bahwa DPRD Sulteng melalui Komisi III sangat merespon permasalahan ini.

“Kita tidak menghendaki atas nama kepentingan investasi, lantas hak rakyat diabaikan.  Apalagi ada fakta historis yang amat mendalam di sana.  Puluhan tahun rakyat sudah melakukan aktifitas penambangan,  sudah lima generasi penambangan menggantungkan hidup. Dan tentunya nilainya sudah tidak bisa diukur lagi, arti hidup dan kehidupan rakyat,  khususnya di Desa Hulubalang,” urai Wakil Ketua Komisi III ini.

Lanjut Anggota DPRD dari Dapil Kab Sigi Donggala ini,  terkait tambang rakyat sudah mendapat ruang dalam regulasi kita.  Dalam Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan.

Oleh karenanya,  ia berharap Gubernur bersikap proporsional dan adil dalam merespon permasalahan ini. Tidak bijak memberi keleluasaan dan ruang kepada satu pihak sementara pihak lain diabaikan.

Diakhir pertemuan,  Masykur menyampaikan,  persoalan ini akan diteruskan dan laporkan ke pimpinan untuk nantinya DPRD Sulteng melalui Komisi III menindaklanjuti dengan cara mengundang para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan ini,  termasuk melakukan peninjauan di lapangan,  tutup Masykur. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.