Tolak Perppu No 2 Tahun 2017 dan Rezim Totalitarianisme Modern

0
123
Fadli Rahman

Oleh: Fadli Rahman

19 Tahun sudah Bangsa Indonesia telah melewati fase-fase suram rezim orde baru dibawah kekuasaan Soeharto. Namun, Bangsa Indonesia masih saja tertatih dalam wacana-wacana kebebasan dalam bingkai reformasi dan demokrasi. Era reformasi yang hari ini kita nikmati, dapat dipastikan belum sepenuhnya memberikan jaminan atas kebebasan berserikat, berhimpun dan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita reformasi di segala bidang hanyalah mimpi belaka. Kita mengira bahwa rezim hari ini adalah rezim terbaik yang menjamin dan melindungi kebebasan yang merdeka bagi setiap warga Negara. Ternyata tidak, ditangan seorang Presiden sipil tanpa memiliki latar belakang militer ternyata juga memiliki bakat untuk menjadi tiran.  

Demokrasi Versus Totalitarianime Modern Rezim Jokowi

Era reformasi didominasi kebebasan, pergolakan dan konstalasi politik yang kompleks. Rezim hari ini tidak mampu menghadapi kompleksitas tersebut yang merupakan konsekuensi Negara yang berdemokrasi. Otoritarianisme yang menjadi bibit totalitarianisme menjadi alat penguasa untuk membendung arus demokrasi. tujuannya jelas, bahwa negara harus mengendalikan arus kebebasan  dalam bingkai demokrasi dengan mengontrol pikiran dan tindakan rakyatnya serta membangun ketakutan ditengah masyarakat. Sehingga, menjadikan negara sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang absolut.

Mengutip Hadnan Arent, dalam karyanya yang berjudul The Origins of Totalitarianism Totalitarianisme adalah sistem politik di mana negara memegang otoritas penuh atas masyarakat dan berusaha untuk mengendalikan semua aspek kehidupan publik dan swasta di mana pun diperlukan”.

Contoh sistem pemerintahan yang paling sering disebut sebagai pemerintah totalitarian adalah bekas pemerintah Uni Soviet di bawah Stalin, Jerman pada masa Nazi dan Republik Rakyat Tiongkok pada masa Mao.

Rezim totalitarian modern dibawah Pemerintahan Jokowi  mencoba untuk mengontrol hampir semua aspek kehidupan sosial, termasuk ekonomi, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, kehidupan pribadi, mengontrol pikiran rakyatnya dan  mengatur cara orang untuk berpendapat. Kita jangan menganggap bahwa rezim totaliter yang hari ini berkuasa masih menggunakan senjata, kekerasan dan militer sebagai peyangga kekuasaan, ini adalah ciri totalitarianisme zaman lampau.

Namun, totalitarianisme sekarang dapat dilakukan dengan cara yang sangat hegemonik dan soft power. Melalui legitimasi Undang-undang dan regulasi lainnya yang membatasi hak-hak  sipil dan politik setiap warga Negara serta menggiring opini publik melalui media massa dibawah kontrol penuh Pemerintah. Sehingga menjadikan Negara sebagai satu-satunya sumber kebenaran absolut. Sangat jelas bahwa dalam kondisi seperti itu demokrasi ditiadakan, kemerdekaan individu dan kelompok sepernuhnya dirampas oleh Penguasa. Inilah yang penulis sebut dengan “totalitarianisme modern”.

Sebagai lawan dari sistem demokrasi, sistem totalitarian adalah bentuk pemerintahan dari suatu negara yang selalu berusaha menguasai segala aspek dibawah kontrol negara secara absolut. Sebagai contoh pertama, dari aspek pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa pekan kemarin mengungkapkan rencana Pemerintah untuk merubah mekanisme pemilihan rektor yaitu akan dipilih langsung oleh Presiden. Perubahan mekanisme tersebut didasari oleh indikasi masuknya paham radikalisasi dalam dunia kampus yang dianggap akan mengancam keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara. Sebagai akibatnya, beberapa organisasi kemahasiswaan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) khusunya di Sulawesi Tengah dibekukan oleh pihak rektorat dengan alasan terindikasi paham Radikaslisasi. Sangat jelas hal tersebut adalah pengkhianatan terhadap demokrasi kampus.

Kedua, dari aspek lain yaitu kendali penuh Pemerintah terhadap kebebasan berfikir, berekspresi serta berpendapat baik melalui lisan maupun tulisan adalah bibit dari totalitarianisme modern. Penulis buku “Jokowi Undercover” Bambang Tri Mulyanto, yang di vonis 3 tahun penjara karena melalui bukunya dianggap telah menghina penguasa. Akhirnya, tidak ada satupun toko buku yang berani menjual buku tersebut. Padahal, tindakan arogan penguasa tersebut sangatlah bertentangan dengan konstitusi di Negara kita. UUD 1945 Pasal 28E, telah mengamanatkan bahwa ” Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan”.

Ketiga, masih dalam aspek yang sama, pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017  tentang perubahan atas UU No. 17 tahun 2103 tentang organisasi Kemasyarakatan dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Penulis meyakini Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut lebih buruk dibandingkan dengan UU Ormas No.17 Tahun 2013. Perppu tersebut mengatur tentang pembubaran ormas tanpa adanya upaya persuasif oleh Pemerintah terhadap ormas dan ancaman pidana penjara bahkan seumur hidup. Sangatlah jelas bahwa Perppu pembubaran ormas tersebut adalah indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan bibit dari totalitarianisme modern.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Bibit Totalitarianisme Modern dan Langkah Mundur Demokrasi di Indonesia

Di awal penulis telah memberikan gambaran terkait dengan rezim totalitarianisme modern yang dilakukan bukan lagi dengan menggunakan senjata, kekeraasan dan militer sebagai pondasi kekuasaan. Melainkan melalui cara yang lebih hegemoni dan soft power termasuk melalui Undang-undang, Perppu dan regulasi lainnya sehingga menjadikan Negara sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang absolut.

Dengan hadirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang didasari oleh merebaknya ormas-ormas yang dianggap radikal dan sering melakukan kekerasan. Secara subtansive, dengan lahirnya Perppu tesebut maka terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Bahkan Perppu ini menghapus langkah-langkah persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran.

Dalam pandangan penulis, langkah-langlah persuasif seharusnya dilakukan Pemerintah untuk menindaklanjuti ormas-ormas yang terindikasi melakukan pelangggaran sebelum mengambil langkah arogan yaitu pembubaran ormas dan tindak pidana. Sebelumnya, dalam Pasal 60 UU No.17 Tahun 2013 telah mengatur langkah-langkah persuasif dalam memberikan peringatan berjenjang terhadap ormas. Akan tetapi, spirit persuasif dalam Pasal 60 UU No.17 Tahun 2013 telah dihapuskan dalam Perppu No.2 Tahun 2017.

Mengutip dari Prof.Mahfud MD, yang merupakan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negar dan Hukum Administrasi Negar (APHTN-HAN) bahwa “untuk membubarkan ormas harus didahului dengan tiga kali peringatan dengan masing-masing dua tahap, kemudian penghentian bantuan, pembekuan kegiatan, dan pencabutan status badan hukumnya melalui peradilan”.

Beberapa ketentuan baru dalam Perppu tersebut yang  terindikasi mengancam demokrasi dan HAM dapat dilihat dari Pasal 82 dan Pasal 83. Pasal tersebut mengatur tentang ancaman sanksi pidana kepada siapapun yang menjadi pengurus atau anggota ormas baik langsung maupun tidak langsung yang  melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan serta menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dengan ancaman pidana penjara seumur hidup.

Dari sudut pandang konstitusional kita telah menyepakati bahwa Pancasila adalah dasar Negara Indonesia dan  menjadi acuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya yang dilakukan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar pijakan sangatlah tidak dibenarkan. Namun, tidaklah benar jika Pemerintah membatasi dan mengkebiri hak-hak sipil dan politik masyarakatnya. Negara seharusnya hadir untuk menjamin dan melindungi kebebasan warga negara sesuai dengan amanah konstitusi.

Jika kita cermati secara seksama, Perppu No.2 Tahun 2017 adalah ancaman dari sistem demokrasi yang selalu kita dengungkan bahkan Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai puncak konstitusi di Indonesia, yang di dalamnya terdapat kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan berekspresi sebagimana yang telah diamanatkan Pasal 28 UUD 1945. Untuk itu, penolakan terhadap Perppu No.2 Tahun 2017  tersebut merupakan sebuah keharusan dan agenda wajib untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kekejaman rezim totalitarian modern.

Dalam Negara demokrasi, jaminan dan perlindungan Negara terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat adalah keputusan final. Negara harus hadir sebagai stimulus persatuan Nasional tanpa harus mengkebiri kehendak rakyatnya. Negara hadir untuk merawat kebebasan bukan menghilangkan kebebasan. Bangsa Indonesia sejak lama bersandar pada demokrasi. Pemerintahan Joko Widodo harus terbiasa menghadapi kompleksitas dalam bingkai demokrasi, karena demokrasi dan kebebasan hak sipil dan politik setiap warga Negara menjadi pilar kemerdekaan yang sebenarnya. Mengutip Albert Cabu “Kebebasan itu bukanlah hadiah dari Negara, melainkan hak yang mesti di perjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan usaha bersama”.

*) Penulis adalahKetua Deputi Pendidikan dan Kebudayaan Ikatan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Sulawesi tengah (IMPTS Sul-Teng), Presiden Mahasiswa STIK Indonesia Jaya Palu Per.2016/2017 dan Koordinator Gerakan Aktivis Palu untuk Rakyat Sulawesi Tengah (GAPURA Sul-Teng).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.