Pancasila, Perikemanusiaan “Limited” dan Keadilan Sosial

0
139
M. Ikbal Ibrahim

Oleh: Muhamad Ikbal Ibrahim

AKHIR-akhir ini, sepertinya kita penting untuk menggali kembali kata Kemanusiaan atau perikemanusiaan. Sifat arogansi entah berlatar belakang ideologi, bahkan fatal-nya berlatar belakang rasial dan agama mulai mengemuka dalam perikehidupan berbangsa.

Bukan menjadi hak penulis untuk menghakimi tindakan ini baik atau buruk. Tetapi, penulis mencoba melihat perikemanusiaan ini dari aspek vitalnya yakni salah satu sila dalam Pancasila. Perikemanusiaan di abad-abad yang lalu menjadi dasar perjuangan setiap bangsa. Perikemanusiaan pula yang melatari inisiatif Bung Karno mengadakan Konferensi Asia-Afrika sebagai upaya mengkonsolidasikan negara-negara Asia-Afrika dalam melawan kolonialisme. Perikemanusiaan identik dengan keadilan sosial, sebab perikemanusiaan ibarat tiang penyanggah keadilan sosial dan keadilan sosial adalah tujuan akhir dari perikemanusiaan.

Tentang Perikemanusiaan “Limited”

Perikemanusiaan adalah sifat dasar manusia. Sebagai makhluk sosial, sudah selayaknya setiap manusia anti terhadap penindasan manusia. Hasrat untuk menjunjung tinggi manusia sebagai mahkluk tuhan dimuka bumi mesti mengilhami setiap orang. Tak peduli berkulit putih atau hitam, berambut lurus atau keriting, berpostur tinggi atau pendek, beragama A atau B, ras bangsa A atau Z, manusia tetaplah sama, lahir dari pendahulu yang sama, merupakan turunan Nabi Adam.

Semangat ini pula yang melahirkan berbagai aliran ideologi. Dengan jargon-jargon anti penindasan, menolak kemiskinan, demokrasi, bahkan cita-cita tentang masyarakat masa depan. Perikemanusiaan adalah watak dan insting dasar setiap manusia, jika nilai kemanusiaan di cabik-cabik, maka naluri  manusiawi setiap orang akan menolak tindakan tersebut.

Perikemanusiaan “limited” penulis temukan dalam Buku Hoakiau di Indonesia karangan Pramoedya Ananta Toer. Buku yang pernah dilarang beredar, mengulas seputar epos kelam sejarah Bangsa Indonesia. Rentetan fase sejarah Bangsa Indonesia adalah rentetan pengingkaran atas keagungan nilai kemanusiaan. Sejarah bangsa ini di balut dengan upaya subjektif segelintir pelaku politik untuk bertindak diskriminatif dan rasialis terhadap golongan tertentu.

Terminologi “perikemanusiaan limited” di maksudkan Pram sebagai sikap suatu golongan masyarakat atau manusia terhadap golongan masyarakat/manusia yang asing bagi mereka. Ibarat suku Afrika dalam buku Albert Schweitzer “jika seseorang dari puak (suku) yang lain tertimpa musibah, puak yang lainya tidak akan ambil pusing, namun jika peristiwa ini menimpa seseorang dari puak-nya sendiri hal yang sebaliknya justru dilakukan.

Perikemanusiaan “limited” ini juga dapat ditemukan dalam periode sejarah Hitler dengan Nazi-nya. Asumsi ideologis bahwa Ras Bangsa Jerman lebih unggul dalam hal ini Ras Arya, menjadi legitimasi ideologis atas tindakan pembunuhan masal terhadap etnis Yahudi dalam kamp kosentrasi. Perisitiwa ini menjadi noda gelap dalam menjunjung tinggi perikemanusiaan.

Indonesia tak berarti hilang dari catatan pengingkaran nilai perikemanusiaan. Etnis Tionghoa menjadi kelompok yang terus menjadi kambing hitam dalam setiap persoalan baik ekonomi maupun politik di Indonesia. Marjinalisasi Etnis Tionghoa ini dilakukan sejak zaman Kolonial Belanda, era Fasisme Jepang, orde lama, orde baru sampai saat ini.

Akhir-akhir ini, perikemanusiaan kita kembali tergugah oleh upaya beberapa kelompok berlatar belakang gerakan keagamaan untuk mencoba mengorek-ngorek luka bangsa ini perihal kemanusiaan. Rasialisme dan intoleransi menyeruak kepermukaan menutupi kepentingan politik segelintir golongan. Klaim pribumi versus non pribumi di kumandangkan tanpa tahu bagaimana latar belakang historis Masyarakat Indonesia.

Jika mengacu pada perdebatan pribumi versus non pribumi, Indonesia atau peranakan Tionghoa dimana Pram lebih suka menyebutnya “Hoakiau” yakni peranakan Tionghoa yang lahir di Indonesia dan telah menjadi warga Negara Indonesia. Tendensi pribumi atau bukan pribumi, orang Indonesia asli atau bukan, tidak mesti dijadikan komoditas politik.

Mungkin mereka lupa bahwa masyarakat Indonesia saat ini yang kita sering sebut Ras Melayu bukanlah ras yang secara historis, geografis asli atau bermukim di bumi nusantara ini. Ras ini adalah kelompok yang bermigrasi akibat tersingkir dari wilayah asalnya dalam dua tahap yakni: tahap Paleo Mongoloid dan Neo Mongoloid atau Ras Mongol. Secara antropologis Ras Melayu yang sering di gembar gemborkan sebagai Indonesia aslil ini justru berasal dari ras yang identik secara biologis dengan Tionghoa yakni Mongol.

Sehingga sangatlah keliru jika ada segelintir golongan yang mendikotomi Indonesia asli versus Indonesia tidak asli, pribumi dan non pribumi, tindakan ini hanya bualan yang menutup jubah tindakan rasialisme dan intoleransi. Dua tindakan ini adalah bertentangan dengan peri-kemanusiaan yang menjadi salah satu sila dalam Pancasila.

Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pancasila

Mungkin Pancasila yang umum diketahui sebatas dasar negara, sebagai simbol persatuan dan pluralitas. Tentu hal tersebut tidak salah, namun sedikit mereduksi pancasila sebatas persatuan atau sila ketiga. Jika meminjam kosakata Sukarno “Kebangsaan”. Pancasila lebih luas dari pada itu pemaknaanya, sebagai filosofi atau pandangan hidup, pancasila tentu harus mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Dalam aspek politik “persatuan nasional” menjadi panglima. Namun, dalam aspek ekonomi tentu membutuhkan sila yang mewakili cita-cita ekonomi bangsa Indonesia. Cita-cita Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, dalam esensinya adalah suatu masyarakat dengan keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat ciri seperti ini adalah tanpa penindasan manusia atas manusia yang lain, masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan spritiuil. Masyarakat yang melawan dan menolak sistem ekonomi yang memiskinkan.

Situasi politik Indonesia saat ini, menuntun kita untuk mengamati makin menguatnya trend tindakan intoleransi, rasialisme, dan a-pancasilais. Untuk kekhawatiran ini, menempatkan pancasila sebagai the views of live, merekonstruksi kembali, mengampanyekan dan mengamalkanya, menempatkanya menjadi publik knowledge tentu sangatlah urgen.

Tetapi seperti paparan sebelumnya, realisasi dan pengamalan pancasila tak boleh berhenti di aspek persatuan, toleransi, dan pluralitas. Namun ditingkatkan menjadi sebuah cita-cita ideal masyarakat, suatu cita-cita masyarakat adil dan makmur, cita-cita ekonomis. Artinya jika pancasila hanya berhenti pada sisi persatuanya, kita baru menerapkan pancasila dalam aspek politis. Tetapi melupakan penerapan pancasila dalam aspek ekonomi.

Di balik upaya mendorong pancasila dalam mewujudkan harmoni dalam kebergaman, pluralitas Indonesia masih sangat miris secara ekonomi. Data yang dikeluarkan oleh Infid dan Oxfam peringkat ketimpangan Indonesia berada pada posisi enam terburuk di dunia.

Posisi peringkat Indonesia ini disebabkan 49 persen dari total kekayaan Indonesia dikuasai hanya oleh 1 persen warga terkaya-termasuk 4 orang terkaya tadi. Sementara 51 persen sisanya diperebutkan oleh 99 persen penduduk. Sebab utama adalah penerapan agenda neoliberalisme dimana dalam 15 tahun terakhir rasio gini meningkat tajam dari 0,30 (2000) menjadi 0,42 (2015).

Berdasarkan data di atas Indonesia masih butuh penarapan pancasila dalam sila keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Indonesia akan sia-sia bicara Pancasila sebagai dasar negara jika kemiskinan, kesenjangan, angka putus sekolah, akses rakyat terhadap kesehatan, krisis pangan, perampasan tanah, masih menjadi problem sistemik yang belum ada penyelesaianya. Walawpun harus di akui, bahwa aktivitas intoleransi dan fundamentalisme berbasis agama yang mengoyak-ngoyak sendi persatuan harus menjadi agenda bersama, dan mejadi salah satu tantangan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Artinya slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” harus diaplikasikan secara kompleks dan komprehensif. Mendorong persatuan dan pluralisme memang penting, namun akan tidak lengkap jika tidak mendorong segi peri kemanusiaan dan keadilan sosial.

Perikemanusiaan dan Keadilan sosial ibarat dua sisi dari mata uang, pertama perikemanusiaan adalah menjunjung tinggi martabat manusia, anti penindasan manusia, menolak superioritas segelintir manusia (kapitalis) atas mayoritas manusia lainya (buruh dan petani), kedua, keadilan sosial adalah sinonim dengan masyarakat adil dan makmur, keadilan sosial adalah cita-cita ideal dan tujuan Bangsa Indonesia yakni bangsa tanpa “the exploitation i home par the i home” suatu masyarakat tanpa kemiskinan, tanpa ketimpangan, suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Untuk itu, mengaktualisasi pancasila dalam kehidupan Bangsa Indonesia adalah mendorong persatuan nasional, menjunjungtinggi perikemanusiaan, mewujudkan keadilan sosial melalui langkah-langkah yakni: menciptakan sistem antitesa terhadap neoliberalisme yakni sistem yang berjiwa “trisakti”, melaksanakan pasal 33 UUD 1945, membangun industrialisasi nasional, mewujudkan Reforma Agraria. Hanya dengan praktek yang konsisten atas program diatas maka kita dapat membangun Indonesia yang berdiri diatas dasar negara yang sebenar-benarnya yakni “Pancasila”.

*) Penulis merupakan Wakil Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Tengah dan Ketua FNPBI Sulawesi Tengah.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.