Destabilisasi Bangsa; Soal Ideologi atau Konsistensi?

0
140
Asman Asgar

Oleh : Azman asgar

SEPERTI tak berujung dan terus bersahut-sahutan, saling hujat,mencela sesama anak bangsa, seperti itulah watak kedewasaan kita dalam memahami Demokrasi. Hal ini mulai meruncing ketika pra-pilkada jakarta dan terus meruncing paska pilkada setelah penetapan Basuki Cahaya Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus penistaan agama dan 2 tahunpun menjadi imbalan yang harus ia bayar atas sikapnya. Akan tetapi dalam tulisan ini saya bukan hendak membahas kasus yang menjerat Ahok, tapi lebih melihat indikator dari destabilisasi dalam tubuh bangsa Indonesia.

Sampai saat ini stabilisasi di Indonesia dalam setiap aspek masih seperti mimpi yang sulit untuk digapai  jauh dari ekspektasi setiap kalangan,baik dilihat dari kacamata pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan entah itu  aspek sosial,ekonomi maupun politik. Kompleksitas ini yang kemudian melahirkan berbagai macam indikator dari destabilisasi dalam berbangsa dan bernegara. Parahnya lagi gelombang ini kemudian memunculkan kembali Politik identitas dan Politik Populisme di tengah-tengah bangsa ini sedang ingin membangun Nasionalismenya secarah sadar dan utuh.

Munculnya politik identitas memaksa setiap masyarakat harus terdikotomi dari fitrahnya sebagai masyarakat yang majemuk, maka tak heran isu-isu murahan kembali dikumandangkan oleh tokoh-tokoh populisme, mulai dari ekstrim kanan (radikalisme) yang berujung pada Islam-Phobi, Ekstrim kiri yang bermuara ke Komunis-Phobi,Anti NKRI dsb. isue ini kemudian didaur ulang sesuai kepentingan kelompok tertentu sehingga muncullah gerakan-gerakan Anti Demokrasi sampai berujung pada usaha untuk mengubah Ideologi negara.

Benarkah Ideologi Pancasila “Sumber” destabilisasi?

Isu tentang organisasi tertentu yang hendak ingin mengganti ideologi negara menjadi khilaffah kembali menyita perhatian khalayak alasannyapun lemah dan ahistoris sehingga menilai pancasila secara Verbal semata tanpa melihat kemana arah dan tujuan mulia yang di cita-citakan oleh ideologi tersebut sehingga masyarakat ikut terombang ambing ditengah kebingungan atas sebuah pilihan menjadi  negara Pancasila atau negara Khilaffah? Menginginkan demokrasi atau tidak?

Untuk kesekian kalinya penulis tidak ingin terjebak kesistem keduanya apalagi mendikotomi kedua sistem tersebut. Sebab tak cukup ruang dalam tulisan ini untuk mengilmiahkan sistem ideologi Pancasila maupun Khillafah. Dalam perspektif kontekstual penulis menilai Pancasila adalah Ideologi Final yang dirumuskan dan dimusyawarah oleh berbagai kalangan baik dari tokoh Nasionalis,agamais religius,Sosialis,Alim ulama dan para pemuka agama lainnya sehingga hadirnya Pancasila sebagai ideologi benar-benar kontekstual bukan dalam ranah tekstual semata.

Pancasila sebagai ideologi mestinya menjadi pijakan dalam merumuskan sebuah regulasi yang sifatnya tekhnis sekalipun, Pancasila juga dinamis tidak berada dalam kerangka yang statis sehingga Pancasila sifatnya terbuka untuk semua kalangan. Dengan begitu secara otomatis Pancasila  tidak anti-Islam,Pancasila tidak anti-nasrani dan tidak anti dengan keberagaman. yang ada adalah Pancasila sebagai pemersatu, perekat didalam kemajemukan kita berbangsa dan bernegara. Mengutip Ir.Soekarno “Pancasila adalah ideologi atau mutiara yang sudah lama bersemayam disanubari bangsa Indonesia” sehigga Soekarno tidak setuju jika ia dikatakan sebagai pencetus Pancasila melainkan penemu ideologi yang sudah lama hilang akibat gempuran kolonialisme saat itu. Bahkan Soekarno juga menambahkan dengan tegas bahwa Pancasila bukan milik golongan tertentu.

Dari semangat Pancasila mestinya jika diterapkan dengan sebenar-benarnya keimanan kita sejatinya akan bermuara kemasyarakat adil dan makmur yang didalamnya tidak ada penindasan manusia atas manusia,serta bangsa atas bangsa. Penulis tidak ingin menjelaskan secara detail terkait historis Pancasila 1 Juni dalam wadah ini baiknya akan dibahas di tulisan lainnya yang lebih spesifik, paling tidak dari gambaran umum tujuan dan perumusan ideologi tersebut dibangun diatas dasar ke maslahatan dengan begitu alasan Pancasila sebagai penyebab destabilisasi bangsa terbantahkan dengan sendirinya. Lantas apa yang membuat destabilisasi bangsa terus meruncing?

Konsistensi adalah akar dari destabilisasi bangsa Indonesia?

Dalam perspektif penulis akar perosalan bukanlah ideologi sehingga tidak mesti memojokkan Pancasila apalagi secara radikal ingin mengganti ideologi negara. Yang dibutuhkan secara sederhana yakni konsistensi pemerintah dalam menjalankan apa yang diamanahkan oleh anjuran Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945. Ketidakkonsistenan ini yang kemudian melahirkan krisis kepercayaan terhadap penyelenggara negara sebagai penjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan di tanah air.

Tidak hanya sampai disitu, akibat dari inkonsistensi pemerintahan saat ini justru akan melahirkan gerakan-gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama dan ideologi tertentu untuk mencari kesejahteraan, keadilan dan kedamaian yang sampai saat ini belum dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesenjangan ekonomi semakin memprihatinkan, perampasan lahan masih marak terjadi, pelecehan seksual terhadap kaum perempuan, akses pendidikan yang begitu diskriminatif, korupsi merajalela parahnya lagi di tengah-tengah kegaduhan tersebut ada sebagian kelompok yang justru menjadi exclusive diantara kelompok lainnya. Belum lagi keadaan yang carut marut tersebut disokong oleh gerakan-gerakan populisme yang mengatas namakan rakyat yang justru memunculkan politik identitas dan menciderai kebhinekaan yang telah terbangun.

Tentunya kita tidak menginginkan bangsa ini larut dalam kebingungan, kegaduhan yang berujung pada sentimen agama, ras dan suku tertentu tapi lupa ke pokok persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus benar-benar dilaksanakan dan dijalankan oleh penyelenggara negara sebab disitulah prototype Pancasila itu sendiri. Neoliberalisme sebagai distorsi ideologi Pancasila harus dihentikan sebab kemiskinan, kesenjangan sosial, ketimpangan, ketidak adilan, radikalisme dan rasialisme muncul dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam melaksanakan tugas mulia sesuai ideologi Pancasila.***

*) Penulis adalah ketua komite pimpinan kota Partai Rakyat Demokratik Palu (KPK PRD Palu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.