Korban Penggurusan Tanjung di Banggai Minta Difasilitasi DPRD

0
69
Suasana Rapat Dengar Pendapat anggota DPRD dengan korban penggusuran tanah Tanjung,Banggai, Selasa (16/5/2017).(Foto:
istimewa)

BANGGAI, beritapalu.NET | DPRD Kabupaten Banggai diminta memfasilitasi para korban penggusuran terkait kepemilikan lahan di Tanjung, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai belum lama ini.

Permintaan itu disampaikan perwakilan korban dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD dan Pihak terkait, di Ruang Paripurna DPRD Banggai, Selasa (16/5/2017).

Rapat Dengar Pendapat yang berlasung sejak pukul 14.30 – 16.30 wita itu menghasilkan bebetapa catatan penting, diantaranya bahwa kedudukan lahan yang telah tergusur,  dahulunya sebagaimana dalam batas tanah yang ada dalam objek putusan Mahkamah Agung (MA) dengan batas ; sebelah utara berbatasan dengan Teluk Lalong saat ini telah menjadi pelabuhan dan kantor Sahbandar. Sebelah barat berbatas dengan hutan Lolaro sekarang sudah menjadi jalan hasil dari reklamasi.  Sebelah timur berbatas dengan lahan milik Ila Musa/Rahim Musa. Sebelah selatan berbatasn dengan Jurang saat ini sudah menjadi jalan, juga dari hasil reklamasi.

Total luas lahan dalam objek putusan tersebut dengan luas tanah 6.4 Hektar

Catatan lainnya, keberadaan sertifikat yg berada di tangan masyarakat tetap sah oleh putusan MA tidak membatalkan keberadaan atau keabsahan tanah tersebut. Sehingga ketika kita menelaah lebih jauh lagi kasus tersebut untuk memperjelas benang kusut kepemilikan tanah Tanjung. Baiknya semua warga yang merasa memiliki alas hak yang kuat dapat membuat laporan pidana untuk dapat mengetahui bagaimana keberadaan lahan di Tanjung tersebut.

Dalan Rapat Dengar Pendapat tersebut juga terungkap bahwa bahwa pada pelaksanaan eksekusi lahan Tanjung tidak pernah melibatkan BPN sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam menentukan titik kordinat objek putusan.

Rapat Dengar Pendapat itu akhirnya menyimpulkan agar BPN melakukan pengukuran kembali kepemilikan syah dari ahli waris dan masyarakat yang memegang sertifikat melakukan permohonan gugatan baru.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD itu, selain dihadiri anggota DPRD dan korban, juga dihadiri oleh Badan pertanahan (BPN), Kejaksaan, Camat Luwuk dan Lurah Karaton.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banggai Batia Sisilia Hajar, meminta DPRD khususnya Farksi NasDem untuk terus memberikan perhatian serius pada kasus ini.

Selain itu, meminta kepada seluruh kader untuk terus bahu membahu menggalang solidaritas untuk membantu meringankan beban korban yang hingga hari ini masi tinggal di tenda- tenda.

“Bersolidaritas, simpati, empati dan bergotong dengan rakyat yang sedang menghadapi bencana dan musibah adalah keharusan, untuk kebersamaan partai dan rakyat dalam tindakan,” sebutnya. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here