Pergub Nomor 10/2017 Dinilai Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas

0
30
Seorang penyandang disabilitas mengikuti olimpiade olahraga di Palu, beberapa waktu lalu. (Foto: Antara/Basri Marzuki)

PALU, beritapalu.NET | Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia(HWDI)Sulawesi Tengah, Saminar secara tegas menolak penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sumbangan dan Pungutan Biaya Pendidikan untuk SMA/SMK.

Pergub ini menurut Samsinar memberatkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

Ia menilai, Pergub tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap penyandang  disabilitas. Terbukti dengan tingginya biaya sumbangan dan pungutan bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana isinya.

“Ini ada apa? Kenapa Pemerintah justru menambah beban anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua mereka sebagian besar berpenghasilan di bawah rata-rata malah harus disuruh membayar sampe Rp504.000 kalau anaknya mau mendapatkan pendidikan,” jelas Samsinar, Sabtu (08/04/2017) siang.

Samsinar menambahakan, penerbitan lembaran surat instruksi ini banyak melanggar aturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya pada pasal 40 mengenai Pendidikan.

Pada pasal yang memiliki 7 point tersebut, seluruhnya mengatur mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan memafisilitasi pendidikan  untuk penyandang disabilitas.

Tidak hanya undang-undang yang dilanggar, namun penetapan biaya yang tinggi tersebut di anggap telah mencederai hasil konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang tertuang dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Preson Whit Disabilities.

“Kan dalam Undang-undang sudah jelas hak dan kejawiban yang harus diberikan pemerintah kepada para penyandang disabilitas. Mengapa hal itu justru terabaikan,” tanyanya.

Samsinar menyatangkan proses pembahasan Pergub tersebut tidak melibatkan perwakilan penyandang disabilitas.

“Kami sudah coba konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Sulteng, menurutnya bahwa Pergub itu telah di buat oleh Tim Pakar dan sama sekali tidak pernah melibatkan kami,” ungkapnya.

Olehnya samsinar berharap agar Gubernur Sulteng dapat mencabut atau merevisi kembali Pergub tersebut serta memberikan hak dan kewajiban mereka sesuai yang telah di atur dalam perundang-undangan.

“Semoga semua pihak dapat membantu kami menyuarakan hal ini, agar Bapak Gubernur bisa mencabut atau paling tidak merevisinya” harapnya. (sob)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here