Sidang Pencurian Buah Kelapa, Kuasa Hukum Hadirkan 2 Saksi Meringankan

0
79
Penasehat Hukum Syahrudin A. Douw bersama terdakwa sebelum digelar sidang di PN Luwuk, Kamis (6/4/2017)

BANGGAI, beritapalu.NET | Kasus pidana Safrudin Madili alias Apet memasuki sidang ke-10 yang digelar di Pengadilan Negeri Luwuk, Kamis (6/4/2017). Sidang ini beragenda pemeriksaan saksi meringankan.

Kuasa Hukum terdakwa Syahrudin A. Douw menghadirkan dua orang saksi dari Desa Bahotokong yang juga beraktifitas di atas lahan yang sama dengan Apet Madili. Kedua saksi tersebut adalah Jadil Abasa dan Arham Busura.

Keduanya dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk memperjelas status kepemilikan pohon kelapa yang di Panjat dan Pagar yang ditebang oleh Apet Madili yang membawanya ke meja pesakitan di Pengadilan Negeri Luwuk.

Dalam Pemeriksaan saksi tersebut terungkap bahwa, masyarakat yang jumlahnya saat ini tinggal 15 orang yang berada di wilayah tersebut. Menurut Jadil Abasa, pada tahun 1979 PT. Kelapa Lompongan milik Rudi Rahardja telah berakhir masa izin lokasinya, dan sebagian besar diwilayah Bahotokong belum dibuka dan dikerjakan oleh Perusahaan tersebut. Karena izinnya sudah berakhir, maka tanah eks Onderneming yang dikuasai oleh Rudi Rahardja telag kembali menjadi milik Negara.

Setelah kembali pada negara, BPN malalui kepala Desa Bahotokong pada tahun 1982 dan tahun 1984 menganjurkan masyarakat mengelola lahan tersebut, karena tanah itu adalah tanah yang telah berstatus sebagai tanah Negara, kata orang BPN yang bernama Ali Hadu. Karena itu pada tahun 1982 masyarakat mulai menebang pohon-pohon besar dan ditanami kelapa oleh petani, termasuk Jadil Abasa dan ayak Kandung Apet Madili (Abbas Madili).

Setelah kelapa mulai berbuah, tiba-tiba datanglah Joni Nayoan meminta kelapa yang ditanam masyarakat untuk dibagi. Menurut Jadil Abasa masyarakat menolak pohon kelapa yang mereka tanami untuk dibagi.

Joni kata Jadil Abasa menyampaikan bahwa dia telah menerima kuasa dari Ahli Waris Rudi Rahardja untuk menguasai lahan tersebut. Karena hanya berbekal surat kuasa, masyarakat tetap menolak untuk membagi pohon kelapa yang dimaksud.

Pembagian yang di inginkan oleh Joni Nayoan adalah 60:40, sebagai berikut, 60 untuk mereka yang menanam (petani) dan 40 untuk Joni Nayoan. Masyarakat menolak.

Karena penolakan itu, pada Tahun 1996, di tengah kelapa sudah berbuah dan setiap tiga bulan di panen, datanglah dari BPN Provinsi dan BPN Kabupaten, mereka melakukan pengukuruan lahan di desa Bahotokong, karena masyarakat menolak rencana HGU tersebut, BPN menyampaikan bahwa lokasi yang sudah ada kelapa milik petani akan dikeluarkan dari rencana HGU yang akan diterbitkan.

Mendengar kabar gembira tersebut, BPN menyerahkan dokumen untuk ditanda tangani masyarakat sebagai tanda persetujuan masyarakat untuk terbit HGU di dekat lokasi mereka menanam kelapa.

Kaget pada tahun 1997, HGU pun terbit atas nama PT. Saritama Abadi! Dan lokasi HGU ternyata masuk ke dalam kebun-kebun kelapa petani, akhirnya petani di usir dari lokasi mereka menanam kelapa yang selama ini mereka jadikan sebagai sumber kehidupan mereka. Tersisalah jumlah petani yang dahulunya ramai-ramai menanam kelapa dan memagar lokasi tertinggal 15 orang. Ke 15 orang inilah yang sering dilaporkan kepada pihak kepolisian karena memanjat kelapa yang mereka tanam tersebut.

Arham Busura  menjelaskan hal yang sama dengan Jadil Abasa, hanya saja Arham menyatakan bahwa hingga kini kelapa yang dia tanam terus dia panen, walaupun sudah dua kali dijadikan tersangka dan dia tetap dianggap tidak bersalah, kata Arham berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa dalam perkara dia dilaporkan mahkamah agung berpendapat bahwa perkara itu adalah perkara Perdata dan dia dibebaskan.

Arham Busura juga pernah digugat Perdata oleh pemilik PT. Saritama Abadi, dan putusan Pengadilan menyatakan bahwa gugatan PT. Saritama Abadi tidak dapat diterima.

Arham Busura juga menjelaskan, kelapa yang di panen Apet adalah murni kelapa yang ditanam Abas Madili yang tidak lain adalah bapak kandung terdakwa sejumlah ± 100 pohon. Dan adapun pagar yang ditebang Apet untuk kepentingan peremajaan karena sudah mengganggu tanaman lain, juga adalah pagar yang mereka tanam bersama (mapalus) bersama Abas Madili.

Saksi mengetahui itu semua karena kebun milik saksi berdekatan dengan kebun milik Abas Madili yang dikelola terdakwa, jadi kelapa tersebut dari sejak awal panen hingga sekarang Apet terus yang panen, belum ada orang lain yang panen.

Berdasarkan kedua pendapat saksi tersebut, Hakim memutuskan untuk melakukan sidang Ditempat (PS). Adapun rencana peninjauan setempat (PS) disepakati Senin (10/4/2017) di Desa Bahotokong Kecamatan Bunta.

Kuasa Hukum Apet, Syahrudin A. Douw, SH, mengharapkan jaksa untuk kooperatif dalam Peninjauan Setempat (PS), karena PS adalah upaya untuk menggali kebenaran materiil dari peristiwa tersebut.

Sebab pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim meminta jaksa menghadirkan Penyidik karena keterangan saksi-saksi yang dibuat oleh kepolisian Polres Banggai tidak bersesuaian dengan pendapat saksi dalam persdiangan.

Hanya karena Jaksa tidak pernah menghadirkan Penyidik Polres atas nama Laato, hingga kini Penyidik tidak pernah hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangan terkait proses BAP yang dia lakukan. Agar Peninjauan Setempat bisa terlaksana untuk mencari kebenaran materiil, maka Kuasa Hukum meminta agar jaksa tidak lagi membatalkan kesepakatan PS yang sudah dijadwalkan hari Senin.

Safrudin Madili alias Apet, dihadirkan dalam persidangan ini dengan tuduhan melakukan pencurian buah kelapa dan pengerusakan pagar. (wan/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.