Perkumpulan Bantaya: Janji BPN 14 Hari Harus Ditepati

0
62
Ilustrasi sengketa lahan.

PALU, beritapalu.NET | Direktur Perkumpulan Bantaya, Martje Leninda menegaskan, Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah harus dapat menepati janji terkait permohonan waktu verifikasi sengketa izin hak guna usaha (HGU) di Kabupaten Banggai.

“Ini menyangkut kredibilitas lembaga publik, jika tidak dilakukan, maka bisa dipastikan pelaksanaan pelayanan di dalam lembaga itu sangat bobrok,” katanya di Palu, Minggu (11/12/2016).

Bagi Martje, waktu yang diminta BPN Sulteng selama 14 hari sejak, Senin (5/12) lalu, sangatlah lama. Kata dia, tuntutan penyelesaian sudah lama disampaikan, terhitung sejak 16 tahun lalu.

Martje menjelaskan upaya petani untuk mendapatkan hak mereka sudah dilakukan puluhan tahun lalu. Namun hingga hari ini, pemerintah seakan menutup mata untuk kasus tersebut. Puluhan dokumen dan kronologi diserahkan pada pihak BPN, juga tidak mampu merubah kebijakan pemerintah untuk lebih berpihak kepada masyarakat dan lebih mementingkan pengusaha.

Menurut Martje, BPN Sulteng seharusnya menjadikan kasus ini masuk dalam pencatatan yang serius serta melakukan kajian yang mendalam.

“Tidak mesti menunggu mereka yang datang aksi, baru mengatakaan akan melakukan penelitian administarsi dan turun ke lapangan,” ujarnya.

Sehingga bagi dia dan aliansi yang mewakili msyarakat Bohotokong, pihak BPN tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan permasalahan sengketa HGU yang berujung pada kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut.

“Di Bohotokong itu ada lima HGU, tiga akan berakhir di 1 April 2017, satu lagi berakhir Mei 2018 dan Anugerah Sari Tama Abadi akan berakhir 2027. Kalau BPN memang benar-benar bisa dipercaya kata-katanya,  idelanya tiga HGU yang akan berakhir di April 2017, tidak akan dilakukan lagi perpanjangan, serta yang berakhir di 2027 harus dicabut,” tutup Martje.

Sebelumnya Kepala Bidang Pengkajian Sengketa dan Konflik BPN Sulteng, Hasan meminta waktu 14 hari untuk melakukan verifikasi lapangan terkait persoalan sengketa HGU itu.

“Waktu yang kami minta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Untuk membuktikan keseriusan BPN dalam menangani permasalahan tersebut, instansi itu mengeluarkan tiga buah surat dengan perihal yang sama yakni penjelasan status HGU di Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon serta Desa Bohotokong dan Desa Tomeang di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Surat nomor 1222/72/XII/2016 ditujukan kepada Aliansi untuk petani Banggai dengan tembusa Polda Sulteng dan Polres Banggai.

Senin (5/12/2016) lalu, Aliansi untuk petani Banggai mendatangi kantor BPN Sulteng menuntut pencabutan sejumlah izin hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya HGU PT Anugerah Saritama Abadi (ASA) di Desa Bahotokong, Kecamatan Bunta, HGU PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di dataran Toili dan HGU PT Sawindo Cemerlang di dataran Batui.

Mereka terdiri atas sejumlah lembaga swadaya masyarakat di antaranya LMND, Libu Perempuan, LPS HAM, Perkumpulan KARSA Sulteng, LPA Awam Green, IPPMD, STN, KPK-ST, BRWA Sulteng, Himasos Untad, Pokja RA Sulteng, KPA Sulteng, Perkumpulan Bantaya, YPR, YMP, Walhi Sulteng, BEM Fisip Untad, JATAM, Perkumpulan Evergreen Indonesia dan Kontras Sulawesi. (uzi/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.