BPN Akui Permohonan Perpanjangan HGU di Bohotokong

0
68
Ilustrasi (@humanikon.co.id)

PALU, beritapalu.NET | Koordinator aliansi untuk petani Banggai, Moh Affandi mengatakan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) mengakui bahwa terdapat permohonan perpanjangan sembilan izin hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai.

“Kami telah menerima surat penjelasan status HGU di Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon serta Desa Bohotokong dan Desa Tomeang di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai,” katanya di Palu, Minggu.

Menurut Fandi, perihal surat itu terkait penjelasan status HGU di Kecamatan Nuhon dan Bunta, dengan nomor 1222/72/XII/2016. Selain ditujukan kepada pihaknya, surat itu juga ditembuskan pada Polda Sulteng dan Polres Banggai.

“Salah satu poin dari surat itu yakni terhadap permohonan perpanjangan HGU dari 9 bidang tersebut, apabila telah ditelantarkan dan tidak diperpanjang lagi kembali menjadi tanah Negara. Jika dilapangan secara fisik dikuasi oleh masyarakat, setelah dilakukan inventarisasi akan dimasukan ke dalam tanah objek reforma agraria (TORA),” tutup Affandi.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha, Agung Taufik Hidayat mengatakan sesuai dengan data yang dimiliki oleh BPN Sulteng, terkait sejumlah permohonan perpanjangan izin HGU yang ada di Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai yakni HGU No 1/1993 Desa Bahotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai seluas 53.135 m3 dengan pemegang hak Neltje Najoan.

HGU No 5/1993 Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai seluas 110.000 m3 dengan pemegang hak Hamid Yusuf.

HGU No 6/1993 Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai seluas 200.000 m3 dengan pemegang hak Mirwan Malo.

HGU No 7/1993 Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai seluas 250.000 m3 dengan pemegang hak Tahili Nusi.

HGU No 8/1993 Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai seluas 250.000 m3 dengan pemegang hak Muchtar Mala.

“Memang ada permohonan perpanjangan izin HGU, tetapi dalam kenyataannya berdasarkan pemeriksaan di lapangan yang dilakukan, kesimpulannya itu belum bisa kami proses,” katanya.

Agung menyatakan lima bidang HGU itu direkomendasikan kepada permohonan perpanjangan HGU, untuk segera menyelesaikan masalahnya, dan jika ada masalahnya segera disampaikan ke pihak BPN.

“Namun sampai sekarang, belum ada penyampaian kepada kami dari pemengang HGU itu,” ujarnya.

Selain itu kata Agung, terdapat tiga bidang HGU yang tidak ada keberatan, namun belum diukur dan diberikan rekomendasi sesuai dengan kewenangan. Bidang itu yakni HGU No 1/1993 Desa Tomeang, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai seluas 78.276 m3 dengan pemegang hak Daniel.

HGU No 2/1993 Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai seluas 91.044 m3 dengan pemegang hak Sintje Najoan.

HGU No 3/1993 Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai seluas 133.897 m3 dengan pemegang hak Fintje Najoan.

“Kalau HGU itu akan dijadikan sebagai tanah reforma agraria, tentunya ada beberapa proses yang akan dilakukan, kita akan menginventarisasi tanah-tanah tersebut, seberapa luas yang dikuasai oleh masyarakat, itu dapat kita lepaskan menjadi tanah objektoral,” tutup Agung. (uzi/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.