Perempuan Hadapi Persoalan Akses Identitas Hukum

0
115
Korrdinator Nasional LBHAPIK Nrusyahbani Katjasungkono (tengah memerikan keterangan pers dalm rangkan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Palu, Kamis (1/12/2016). (Foto: bmzIMAGES/Basri marzuki)
Korrdinator Nasional LBHAPIK Nrusyahbani Katjasungkono (tengah memerikan keterangan pers dalm rangkan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Palu, Kamis (1/12/2016). (Foto: bmzIMAGES/Basri marzuki)

PALU, beritapalu.NET | Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) dalam dalam sebuah studi kasus menemukan, perempuan di Indonesia menghadapi masalah serius dalam akses identitas hukum. Identitas hukum ini menyangkut layanan publik mendasar bagi setiap warga Negara.

Studai kasus tiu dilakukan di 18 desa yang terletak di Papua, Medan, Semarang, Makassar, Palu, Mataram dan Jakarta sendiri.

“Data dari 18 desa terfokus ditemukan bahwa tedapat 670 kasus dialami perempuan, 54 kasus dialami laki-laki, dimana persoalan tertingi adalah persoalan akses identitas hukum. Perempuan mengalami kerentanan lebih tinggi dalam akses hak dasar warga Negara. Ketidakadilan dalam akses hak dasar ini menjadikan perempuan miskin dan kelompok rentan menjadi korban diskriminasi, kehilangan hak-haknya dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga,” beber Koordinator Nasional LBH-APIK Nursyahbani Katjasungkana, Kamis (1/12/2016).

Ia menilai, hasil demokrasi electoral yang sangat mahal biaya politiknya, kurang menyentuh kepentingan kelompok termiskin dan marginal terutama kelompok perempuan. Data yang berhasil dikumpulkannya baik dari kasus pelayanan public dan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan menunjukkan bahwa pelayanan public termasuk birokrasi proses epradilan belum responsive dan menyentuh kepentingan perempuan.

Nursyhabai bahkan menyebutkan bahwa sentiment keagamaan kerapkali memainkan peranan dalam pemberian layanan public.

Ia mengungkap bahwa diskriminasi tidak saja terjadi dalam system yang sudah massif, teapi juga melalui perangkat aturan. Menurut catatan Komnas Perempuan, terdapat sediktinya 421 Perda dan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, kelompok miskin serta kelompok minoritas agama dan sesksualitas.

Indikator masih tidak berpihaknya kekuasaan terhadap perempuan menurutnya dapat pula dilihat dari angka kematian ibu (AKI) yang meningkat setiap tahunnya dan bahkan tertinggi di Asia, yakni 359 orang per 100.000 kelahiran hidup.

“Ini sangat memalukan karena kita tidak dalam keadaan perang namun angka kematian ibu kita begitu tinggi,” sebut Nursyahbani.

Karenanya menurntya, perlun pemahaman dan kesadaran pengambil kebijakan agar semuanya berjalan pada koridor yang ditetapkan kosntitusi. Pemerintah dinilai perlu menggalakkan pendidikan kewarganegaraan dan meningkatkan kesadaran warga atas hak-hak konstitusional mereka.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran itu, LBH-APIK akan menggelar kampanye 16 hari aktivitas anti kekerasan terhadap perempuan. Kampanye itu akan dielat bersama 7 mitra kerjanya termasuk di Palu.

Kampanye itu terutama akan menyasar kelompok miskin dan kelompok tereksklusi. (afd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.