Aliansi Peduli Masyarakat Adat Pertanyakan Komitmen Pemprov Sulteng

0
71
Direktur Jatam Sulteng Syafrudin A. Douw berorasi pada unjuk rasa Aliansi Peduali masyarakat Adat (APMA) Sulteng di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (1/12/2016). (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki/16)
Direktur Jatam Sulteng Syafrudin A. Douw berorasi pada unjuk rasa Aliansi Peduali masyarakat Adat (APMA) Sulteng di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (1/12/2016). (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki/16)

PALU, beritapalu.NET | Aliansi Peduli Masyarakat Adat (APMA) mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap masyarakat adat terkait ditolaknya registrasi Perda Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Tau Taa Wana yang telah disahkan sebagai Perda oleh DPRD Kabupaten Tojo Unauna.

Keraguan akan komitmen Pemprov Sulteng itu dinyatakan APMA saat menggelar unjukrasa di depan Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (1/12/2016).

Dalam orasinya, Azmi Sirajuddin, salah seorang aktivis APMA menegaskan, tahun 2013 lalu, Gubernur Sulteng telah meneken kesepakatan tentang perlakukan masyarakat adat sebagai bentuk komitmen kepedulian. Tapi nyatanya, ada oknum yang tidak paham histori itu dan berlogika dangkal sehingga menilai bahwa Perda yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Tojo Unauna tidak perlu diregistrasi.

“Alasan oknum itu bahwa Perda itu seolah seperti ada Negara di dalam Negara. Ini adalah pemikiran yang sangat dangkal dan berlogika sesat,” teriak Azmi dari atas kendaraan sound pada aksi tersebut.

Seperti diketahui, sebelumnya Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana ditetapkan oleh DPRD Tojo Unauna. Namun sesuai dengan prosedurnya untuk mendapatkan legitimasi sebagai salahsa tu kekuatan hokum, Perda tersebut harus diregistrasi di tingkat provinsi. Dalam perjalanan itulah Perda tersebut menjadi premature karena registrasinya ditolak oleh Pemprov Sulteng Cq Asisten I dan Biro Hukum Pemprov Sulteng.

Azis menduga, penolakan tersebut tanpa sepengetahuan Gubernur karena berdasarkan historisnya, Longki Djanggola dinilai memiliki keseriusan dan keberpihakan terhadap masyarakat adat. “Kam justeru curiga penolakan itu hanya bentuk pembangkangan dari kedua pejabat itu (Asisten I dan Biro Hukum),” tegasnya.

Dikatakan, Tau Taa Wana adaah penjaga alam untuk keseimbangan kehidupan di tengah kerasukan investasi yang merusak lingkungan. Tau Taa Wana disebutnya tidak memiliki kepentingan apapun, malah sebaliknya komunitas tersebut selalu terlibat dalam setiap agenda Negara. “Mereka hanya ingin diakui dan menjadikan kawasan hutan lingkungan mereka sebagai wilayah adat,” sebutnya.

APMA menuntut agar Perde tersebut segera diregistrasi. Ia juga meminta Gubernur Longki Djanggola member pernyataan resmi soal perda tersebut.

Usai berorasi di depan Kantor Gubernur, massa kemudian berpindah ke kantor DPRD Sutleng. Di kantor tersebut mereka diterima anggota DPR Suteng Ibrahim Hafid dan Uisman Brant di ruang pertemuan DPRD Sulteng. APMA memnita ke DPRD Sulteng untu memediasi kebuntuan registrasi tersebut di Pemprov Sulteng. (afd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.