Pilkada Buol: Seni Dari Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin

0
61

Oleh: Muh Ikbal A. Ibrahim

M. Ikbal Ibrahim
M. Ikbal Ibrahim

ADA pepatah yang mengatakan” jangan bermain api jika tak mau tanganmu terbakar”. Tentu hal ini berlaku dalam dunia politik tak terlebih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat setiap lima tahun sekali. Analogi ini penting untuk dipahami sebelum orang terjun kedalam dunia politik. Sinonim dengan istilah “ Hidup itu keras kawan”.

Dunia politik adalah dunia ujian bagi ide dan cita-cita, bahkan cita-cita oportunis sekalipun. Jika tak memiliki cita-cita maka hendaknya janganlah terjun dalam dunia politik. Lantas apakah dibutuhkan moralisme dalam politik, dalam bidang tertentu moralisme penting, namun jika moralisme justru berbenturan dengan objektifitas dan rasionalitas maka penulis lebih memilih opsi kedua dibanding terbelit dalam dinamika moral.

 

Hiruk Pikuk Pilkada Buol

Terdapat situasi terbaru di Kabupaten Buol, sebuah kondisi yang hampir dipastikan semua orang terhenyak dan kaget. Walawpun belum ada penetapan pasangan kandidat, tetapi isu incumbent akan menggandeng Politisi Partai Golkar Abdullah Batalipu yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi terus berhembur kencang. Apakah ini suatu perisitiwa yang aneh? Baiknya kita kembali membedah substansi politik sesungguhnya agar tak gamang dengan situasi ini.

Politik bukan sebuah logika formalis yang dapat di matematiskan. A=A atau 1+1=2 dalam politik tidak berlaku. Sebab politik adalah dinamis. Kondisi terus berdialektika dan membutuhkan analisis baru serta tindakan baru. Tindakan kemarin tentu belum tentu berlaku hari ini, sebab situasi tidak ajeg (diam). Sehingga bagi penulis premis seharusnya dalam politik adalah A=A tetapi juga dapat menjadi A=B. Rumusan ini yang penulis sering katakana “ Politik adalah Seni dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin”.

Namun lantas jika banyak kalangan yang gamang disebabkan oleh apa. Hal yang paling rentan dan sensitive dalam politik adalah subjektifisme dan disorientasi. Ketidakobjektifan ini lantas berbuntut pada tindakan yang salah dan cenderung reaktif. Bagi penulis sendiri dorongan subjektifisme ini mesti ditanggalkan jika memang serius untuk menggeluti politik. Sebab situasi objektif tak bergerak mengikuti logika kepala seseorang, namun kepala seseorang yang harus mengikuti gerak situasi objektif. Pandangan materialis seperti ini adalah prinsip utama dalam politik.

Keputusan untuk berpasangan bagi kedua kandidat jelas bukan tanpa sebab. Saat ini, hanya tersisa beberapa opsi bacalon Wakil Bupati namun pertimbanganya adalah survey yang sangat tidak memungkinkan. Sebab Pilkada yang akan dihelat jika coba di timbang-timbang akan menyediakan laga duel, sehingga calon Wakil Bupati juga akan memainkan peran penting dalam pemenang kontestasi.

Aktifis Politik vs Aktifis Moralis

Situasi saat ini seharusnya bukan disikapi dengan penyesalan dan seakan tidak ada yang bias dikerjakan dan dimaksimalkan. Pilkada hanyalah momentum lima tahunan, tetapi hakikat intervensi pilkada yang mesti dipahami oleh mereka yang mendaku diri aktifis politik. Aktifis politik berbeda dengan gerakan moral (aktifis moralis), sebab aktifis politik meyakini bahwa intervensi kekuasaan adalah tujuan mensejahterakan rakyat, sehingga intervensi diletakan bukan pada sosok calon, namun seberapa besar program kerakyatan dapat dimenangkan dalam kontestasi ini.

Berbeda dengan mereka aktifis moralis, momentum politik diletakan pada suka atau tidak suka pada pribadi calon. Sehingga yang dibangun adalah subjektifisme, hanya mereka yang memiliki kedekatan emosional dan akrab yang pantas untuk didukung, mereka yang tidak akrab akan dianggap musuh dan didiskreditkan. Ideologi moralis seperti ini sebagian besar terjerembab pada pesimisme dan fatalnya justru malah mengarah pada oportunisme.

Aktifis politik meyakini bahwa pilkada hanyalah salah satu momentum, bukan satu-satunya. Sehingga aktifis politik yang didukung oleh analisis yang tajam atas situasi social tentu tidak akan menjadi aktifis musiman yang jika tidak ada momentum akan hilang ditelan waktu. Mental-mental aktifis musiman ini memang menghadirkan individu-individu ekonomis yang justru menjadi disorientasi dan melupakan hakikat intervensi politik.

Saat ini memang politik mulai bergerak pada model politik populisme yang mengutamakan sosok personal dan popularitasnya. Kesadaran masyarakat mulai bergeser dari politik program dan partai, ini adalah realitas politik saat ini. Namun aktifis politik harus tetap bergerak dalam ranah politik yang memiliki prinsip. Pilkada harus dijadikan sebagai ajang untuk mendorong agenda kerakyatan dan mengajarkan rakyat bahwa dukungan terhadap calon harus yang memiliki agenda kerakyatan. Tugas terberat aktifis politik yang mengintervensi pilkada adalah mengkorelasikan pilkada dengan agenda kesejahteraan rakyat tersebut.

Memprioritaskan Agenda Kerakyatan

Belum genap dua dekade Kabupaten Buol mekar, sudah hampir 4 kali pergantian pemerintahan. Seharusnya umur yang makin bertambah memberikan pelajaran dan pengalaman dalam mengelolah Buol kedepanya. Tentu masih banyak yang perlu dibenahi dalam berbagai aspek. Momentum pilkada merupakan medan evaluasi dan mendorong agenda kerakyatan kepada calon yang hendak dimenangkan. Tentu agenda kerakyatan ini harus mengikut sertakan mayoritas rakyat dalam menentukan agenda pridoritas yang hendak dijadikan proposal alternative kepada pemerintahan terpilih nantinya.

Aktifis politik yang hendak mengintervensi pilkada ini mesti mulai meyiapkan syarat-syarat dan program yang perlu disodorkan kepada calon yang terpilih, bukanya mendukung secara buta apalagi hanya disandarkan pada tuntutan ekonomis semata. Harus disadari bahwa kekuasaan politik adalah prioritas utama, sebab hanya dengan membangun kekuasaan yang mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan maka perbaikan daerah dan juga taraf hidup rakyat dapat lakukan.

Langkah paling awal adalah dengan membangun suatu alat yang mesti benar-benar alat politik. Syarat utama alat politik (relawan,partai) mewadahi dalam bentuk struktur dan memiliki anggota yang jelas. Belajar dari pegalaman selama ini, alat politik justru rontok seketika pasca momentum pilkada berakhir. Para pelaku justru meninggalkan alat politik ini dan terjerembab kedalam lubang oportunisme, sebagian justru menjadi elit baru dan membangun jarak dengan masa rakyat.

Hal ini mesti menjadi tugas utama pemerintahan terpilih, bahwa relawan yang dibangun bukan sekedar alat peraup suara saja, namun lebih jauh dari itu harus menjadi wadah control pemerintah. Pertanyaanya kemudian, apa yang hendak dikontrol oleh alat politik ini?jawaban atas pertanyaan ini harus dimulai dari kerja alat politik tersebut saat hendak memenangkan kandidat. Hal-hal prioritas yang mesti bangun oleh alat politik baik relawan ataupun partai pengusung adalah:

Pertama, memiliki struktur organisasi dan anggota serta jelas sector mana yang hendak diwadahi. Apakah relawan tersebut berbasis sektoral (pemuda, petani, buruh), atau berbasis territorial (Kabupaten, Kecamatan, Desa) tanpa memilah sector sosialnya. Kedua model pewadahan ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Kedua, setiap struktur pewadahan sampai anggota harus memahami visi-misi calon dan program yang hendak dijalankan ketika berkuasa. Jika mampu, seharusnya setiap alat politik semisal relawan memiliki proposal program sendiri yang lahir dari pendiskusian ditingkatan akar rumput, mestinya tidak sesulit yang dibayangkan, sebab rakyat yang lebih tahu problemnya dibandingkan aktifis terlebih elit politik. Hal ini juga hendak mengubah maendseat selama ini dimana rakyat hanya menjadi pelaku pasif, tanpa berhak ikut serta memikirkan kemajuan daerah. Rakyat harus menjadi protagonis kekuasaan. Model pemerintahan seperti ini sering disebut pemerintahan bottom up bukan top down.

Tentu hal ini yang dapat menjawab problem kenapa kemudian program diwilayah tertentu tidak begitu popular diwilayah lain. Sebab mesin politik yang dibangun 5 tahun lalu hanya mementingkan kepentingan individu bukan mengawal dan mensosialisasikan program ketingkatan rakyat. Padahal budaya politik seperti ini harus dihilangkan, karena rakyat hanya menjadi warga nomor dua dan dibutuhkan hanya ketika momentum Pilkada saja. Jangan heran kemudian, kesadaran rakyat adalah ekonomis, sebab pelaku-pelaku politik hanya mementingkan kepentingan pribadinya disbanding mensejahterakan rakyat.

Jika pilkada ini dapat menjadi poin of return (momentum perubahan), dengan cara mendukung kandidat tetapi membangun wadah yang mengikutsertakan sebanyak mungkin rakyat. Mewadahi tidak saja cukup, harus didukung oleh proposal alternative yang jelas entah dalam bentuk program atau alternative lainya. Selain itu harus dibangun sosialisasi dan diskusi program tersebut ditingkatan rakyat, kita harus mengajarkan kerakyat bahwa kekuasaan adalah miliknya, sehingga rakyat berhak ikut serta mengawal pemerintah terpilih natinya. Jika hal ini terjadi maka dibeberapa masa yang akan datang kita akan mengikis habis budaya politik birokratisme, oportunisme, dan aktifis musiman.

Terakhir mungkin menjadi agenda bersama bahwa siapapun pemerintahan terpilih, harus berani membangun kritik dari bawah, kritik yang dimaknai adalah mengoreksi kebijakan dan mengusulkan solusi serta bekerja dikalangan rakyat, bukan menjadi intelektual menara gading yang mengkiritik hanya dari gedung megah atau kamar tidur. Harus ada upaya untuk kritik konstruktif, agar pemerintah dapat membenahi diri, dan terus dikontrol oleh rakyat.

*) Penulis adalah warga Buol yang saat ini sedang menempuh studi di Kota Palu dan Wakil Ketua PRD Sulawesi Tengah

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.