Bupati Donggala akan Kembalikan Abraham Taud Ke Dukcapil

0
52
Bupati Donggala, Kasman Lasssa (kiri depan) pada kesempatan "rujuk"kembali dengan Wabup Vera Laruni. (Foto: Antara)
Bupati Donggala, Kasman Lasssa (kiri depan) pada kesempatan “rujuk”kembali dengan Wabup Vera Laruni. (Foto: Antara)

DONGGALA – Bupati Donggala Kasman Lassa akan mengembalikan Abraham Taud ke jabatanya semula sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Pengembalian itu terkait dengan instruksi Mendagri atas pergeseran pejabat yang dilakukan bupati sebelumnya.

Seperti diketahui 31 Desember 2015 lalu, Abraham Taud digeser menjadi staf ahli Bupati yang membidangi Pemerintahan dan digantikan oleh Lutfiah Mangun yang pada jabatan sebelumnya menduduki kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Donggala.

Pemindahan Abraham Taud menjadi staf ahli menjadi heboh karena dinilai tidak seharusnya. Karena penggeseran itu, Bupati ditegur keras oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof Zudan Arif Fakhrollah.

Saat dihubungi, Bupati Kasman mengaku pengembalian posisi Abraham Taud ke dinas Dukcapil atas instruksi Menteri Dalam Negeri kepada dirinya sehari setelah Mendagri menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (Menpan) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Aparatur dan Kepegawaian Negara (BAKN) belum lama ini di Jakarta.

“Soal Dukcapil Donggala sudah menjadi berita Nasional. Ini arahan dari sana (Mendagri-red) kemungkinan besar hari Senin (8/2/2016), saya lantik saudara Abraham Taud kembali ke tempat semula,” kata Bupati di kediaman pribadinya, BTN Bumi Roviega, Palu, Jumat (5/2/2016) lalu.

Setelah itu dirinya akan mengusulkan kembali tiga nama baru kepada Mendagri untuk ditetapkan menjadi Kadis Dukcapil sesuai UU Capil, UU ASN, dan Permendagri Nomor 76 tahun 2015.

Bupati menuturkan, ada 9 Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami permasalahan yang sama dengan Donggala. Dia menjelaskan Permendagri Nomor 76 tahun 2015 merupakan lex specialist dari UU Nomor 5 tahun 2014, sehingga untuk pejabat yang mengurusi kependudkan dan pencatan sipil diperlakukan khusus di seluruh Indonesia.

Di sisi lain kata Bupati, dirinya harus patuh pada aturan yang sudah diputuskan sebelumnya yaitu UU ASN tentang pembentukan Tim Seleksi. Untuk melantik pejabat eselon II, III, dan IV belum lama ini, Bupati mengaku berdasarkan rekomendasi dari timsel tersebut yang terdiri dari akedemisi, mantan pejabat, Polda Sulteng, dan ASN.

“Seleksi itu juga berdasarkan UU ASN Nomor 5 tahun 2014 yang direkomendasikan oleh KASN, makanya sifatnya transisi. Karena sudah ada kesepahaman antara Kementerian yang saya sebutkan tadi maka saya diperintahkan untuk melakukan langkah mengembalikan saudara Abraham. Namun berdasarkan hasil dari rapat lintas Kementerian itu, pada prinsipnya semua itu dikembalikan kepada kepala daerah sebagai user (pemakai),” tutupnya. (Jose Rizal/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.