Warga Transmigran UPT Bayang Jadi Pemulung di Palu

0
60
dari kiri ke kanan: Katina, Pudjianto, Karmadi saat menyamaikan keluhkesahnya sebagai transmigran di UPT Bayang, Rerang, Dampleas, Donggala di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Jumat (25/9/2015). (Foto: beritapalu.com/basri marzuki)
dari kiri ke kanan: Katina, Pudjianto, Karmadi saat menyamaikan keluhkesahnya sebagai transmigran di UPT Bayang, Rerang, Dampleas, Donggala di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Jumat (25/9/2015). (Foto: beritapalu.com/basri marzuki)

PALU – Karmadi (49 tahun) terpaksa banting setir dari petani menjadi pemulung di Palu. Tindakan itu terpaksa dilakukannya agar bisa bertahan hidup. Harapannya untuk hidup sejahtera dengan mengikuti program transmigrasi pupus setelah lahan yang dijanjikan seluas dua hektar tidak kunjung didapatkannya.

Kepada beritapalu.com, Karmadi bersama sejumlah rekannya yang mencoba peruntungan hidup di lokasi transmigrasi UPT Bayang Desa Rerang, kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala itu mengisahkan kegundahan nasibnya.

Ia menceritakan, tahun 2004 atau 11 tahun lalu, ia bersama sekitar 20-an rekannya meninggalkan kampung halamannya di Desa Baurusan, Kabupaten Wonogiri, jawa Tengah menuju Desa Rerang. Ia dijanjikan oleh pemerintah akan mendapatkan lahan seluas dua hektar dengan rincian seperempat hektar untuk lokasi rumah, tiga perempat hektar lahan untuk kebun usaha 1 dan satu hektar untuk kebun usaha 2.

“Tapi yang kami dapatkan baru satu hektar, yaitu untuk lokasi rumah dan kebun usaha satu, sedangkan kebun usaha 2 yang luasnya 1 hektar sampai saat ini belum ada,” sebutnya.

Satu hektar yang diperoleh saat ini lanjutnya itupun statusnya “tergantung” karena tidak memiliki sertifikat sebagaimana seharusnya walau telah ditagih dan membayar pajak.

Karmadi bersama rekan lainnya tidak habis pikir dengan perlakuan pemerintah yang menurutnya tidak serius terhadap nasib mereka yang sudah mengambil risiko meninggalkan kampung halaman untuk bertaruh hidup di wilayah transmigrasi. Bagaimana tidak katanya, lahan yang dijanjikan di UPT sangat tidak layak untuk bisa mengubah taraf hidupnya.

Karmadi bukanlah seorang diri. Ia bersama 300-an Kepala Keluarga (KK) warga trasmigrasi dari sejumlah daerah di Jawa di lokasi tersebut terlunta-lunta hidupnya. Saat dibukanya lokasi tersebut, sedikitnya 300 KK yang berdiam di tempat tersebut. Namun karena factor ketidakjelasan status lahan ditambah infrastruktur jalan yang tidak memadai membuat mereka “melarikan diri” dari lingkungan tersebut.

Pudjianto (66 tahun), salah seorang dari mereka dan masih bertahan di lokasi tersebut menuturkan, dari 300-an  KK yang berdiam dilokasi tersebut, hanya sekitar 35 KK yang bertahan termasuk dirinya. “Mereka yang tadinya tinggal disitu kini ada yang pulang ke daerah asalnya, ada pula yang mengover ke orang lain lahan yang ditinggalinya dan juga ada yang sudah menjual lahannya,” ungkapnya.

Mau tidak mau kata Pudjianto, dirinya harus bertahan di tempat itu karena ia tidak tahu harus kemana lagi. “Saat ini kami hanya berkebun apa adanya. Lahan tidak bisa dikelola dengan baik karena jalan yang ada sangat rusak. Kami tidak bisa bercocoktanam untuk tanaman jangka pendek karena kendalanya pada jalan yang  tidak baik. Hasil pertanian kami pasti rusak sebelum sampai ke pasar,” keluhnya.

Koordinator Divisi Kehutanan Yayasan Merah Putih, Azmi Sirajuddin yang mendampingi warga transmigirasi itu menyebutkan, pada tahun 2005 lalu di masa HB Paliudju menjabat sebagai Gubernur, wiyaah transmigrasi itu pernah diusulkan ke kementerian Kehutanan untuk mengubah status kawasan transmigrasi itu sebagai Kawasan HPL, namun hingga saat ini persetujuan dari pernah keluar dari Kementerian kehutanan.

“Itu yang membuat mengapa Badan Pertahanan Nasioanl (BPN) tidak bisa mengeluarkan sertifikat bagi lahan tersebut karena belum ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Ironisnya karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait dengan pembebasan lahan untuk warga transmigrasi itu. Karena itulah warga menjadi terkatung-katung karena tidak jelas kepemilikan hak keperdataannya,” sebutnya.

Mereka berharap agar pemerintah dalam hal ini pihak terkait bisa memerhatikan nasib mereka dengan mengambil langkah-langkah konkrit untuk perbaikan nasibnya. (afd)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.