Walhi Sulteng Laporkan Plt Bupati Morowali Utara ke Ombudsman Sulteng

0
66

izinPALU – Sebagai bentuk upaya advokasi terhadap praktik perkebunan Astra Agro Lestari (AAL) lewat anak perusahaannya PT. Agro Nusa Abadi (ANA) yang beroperasi di Kecamatan Petasia Timur  Kabupaten Morowali Utara dan belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU), Eksekutif Daerah Walhi Sulteng melaporkan PLT BupatiMorowali Utara,  Abd. Haris Renggah  kepada komisi Ombudsman RI Perwakilan Sulteng.

Dalam rilisnya, Walhi Sulteng resmi melaporkan Plt Bupati karena telah mengeluarkan Izin Lokasi Baru pada tahun 2014 untuk pengusahaan tanah perkebunan kepada PT ANA melalui SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaruan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya di Kecamatan Petasia Timur. “Pemberian SK baru ini terdapat indikasi maladministari di dalamnya  sehingga kami meminta kepada Ombudsman Untuk dapat memastikan itu,” ujar Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Aries Bira, Rabu (8/7/2015).

Sebelumnya katanya, PT. ANA mendapatkan izin lokasi seluas 19.675 Ha melalui SK Bupati Morowali Nomor 188.45/0706/UMUM/2006 tanggal 8 Desember 2006, sebagaimana ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Izin lokasi itu berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu satu tahun apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai 50 %.

Jika dihitung berdasarkan ketentuan dimaksud, maka idealnya izin lokasi atas nama PT ANA berakhir pada tahun 2009, atau jika telah mengusahakan perolehan tanah lebih dari 50 % maka izin lokasi diperpanjang satu tahun hingga bisa berakhir pada tahun 2010. Namun  fakta di lapangan, ujarnya, hingga tahun 2015 PT ANA baru bisa mengusahakan lahan untuk perkebunan sekitar 36 % atau sekitar 7.000 Ha.

Ia menyebutkan, laporan tersebut merupakan upaya Walhi Sulteng untuk menggugat SK tersebut. “Kami masih menunggu hasil analisa Ombudsman terkait dugaan adanya Maladminstrasi dalam pemberian SK tersebut. Kami juga sudah menjelaskan semua terkait pelanggaran PT. ANA,” lanjutnya.

Dicontohkan, sejak tahun 2007 PT ANA telah melakukan land clearing (pembersihan lahan) serta penanaman pada lahan-lahan milik masyarakat desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, Molino, Towara Kecamatan Petasia Timur, tanpa didahului dengan proses pelepasan hak atas tanah, selain itu  PT. ANA melakukan aktifitas perkebunan (penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan hasil kebun), tanpa memiliki Hak Guna Usaha yang merupakan alas hak penguasaan tanah perkebunan dengan luasan diatas 25 Ha.

“Dari laporan ini kami harapkan ada rekomendasi dari Ombudsman, yang menguatkan laporan kami kepada kepolisian atas aktivitas PT. ANA,” harapnya. (ben/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.